Ibadah Haji 2022 Dibuka, Indonesia Dapat Kuota Sedikit

Ilustrasi ibadah haji 2022

JAMPANG MEDIA – Di tahun 2022 ini ibadah haji di tanah suci Makah direncanakan akan dibuka kembali setelah tertunda selama dua tahun berturut-turut.

Tentu ini menjadi kabar baik bagi calon jamaah haji dari Indonesia yang sebelumnya gagal berangkat karena terhalang pandemi Covid-19.

Akan tetapi Pemerintah kerajaan Arab Saudi dikabarkan hanya memberikan kuota jamaah haji setengahnya saja dari jumlah yang seharusnya didapatkan oleh Indonesia.

Sehingga pengurangan kuota calon jamaah haji tersebut dinilai akan menimbulkan kerumitan dalam menentukan siapa saja calon jamaah haji yang akan diberangkatkan tahun ini.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyebut, lembaganya telah membentuk Panja untuk mengatasi persoalan ini.

Baca Juga:  Ratusan Triliun Digelontorkan untuk Pemulihan Ekonomi 2022

Hal itu diungkapkan Marwan saat melakukan kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Padang, Sumatera Barat, yang dimpimpinnya pada hari Rabu (9/2/2022).

Marwan mengatakan, terjadinya pandemi Covid-19 mengakibatkan antrean pelaksanaan ibadah haji semakin panjang. ditambah lagi kuota yang diberikan kepada Indonesia tahun ini hanya setengahnya.

Seharusnya Indonesia mendapatkan kuota secara penuh dengan jumlah sekitar 220 ribu kuota jamaah haji setiap tahunnya.

“Komisi VIII telah membentuk Panja pelaksanaan Pemberangkatan Ibadah Haji. Selama dua tahun ini tidak ada ibadah haji, Sehingga antrean menjadi sangat panjang. Dan calon jemaah haji kita semakin resah,” katanya.

Baca Juga:  Kelangkaan Minyak Goreng Dipasaran, Polri Turun Tangan

Jamaah Haji Indonesia Sudah Tua

Ia menyebut bahwa rata-rata calon jamaah haji dari Indonesia umurnya sudah tua. Maka jika Pemerintah Arab Saudi memberi kuota hanya setengahnya dari 220 ribu akan menjadi sangat rumit.

“Lobi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia bersama DPR terhadap Pemerintah Arab Saudi menjadi keniscayaan jika dilakukan agar kuota tidak dikurangi,” ujarnya.

Lebih lanjut Marwan menjelaskan, jika pemenuhan kuota calon jamaaah haji menurut presentasi wilayah akan ada provinsi yang tidak mendapat jatah haji.

Baca Juga:  Ribuan Situs Investasi Bodong dan Judi Online Diblokir, ini Daftarnya

“Untuk mengatasi hal ini kami menganggap harus ada perbaikan pada Siskohat (Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu),” jelasnya.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya, sambung Marwan, biaya pemberangkatan ibadah haji pada masa pandemi akan tambahan untuk biaya tes PCR sebanyak tujuh kali dan masa karantina sebelum memasuki kawasan Mekkah dan Madinah.

“Kami perkirakan ada penambahan ongkos perjalanan haji, yaitu untuk tujuh kali PCR dan karantina sebelum masuk Kota Makkah dan Madinah. Kami berharap tambahan biaya yang harus dibayarkan jemaah tidak terlalu tinggi,” pungkasnya.***

Pos terkait