Indonesia Belum Mendapat Kepastian Kuota Jamaah Haji 2022

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas

JAMPANG MEDIA – Pemerintah Indonesia dikabarkan belum mendapat kepastian penyelenggaraan ibadah haji 2022 dari pemerintah Arab Saudi.

Seperti disamapikan oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang. Ia menyebut Indonesia belum mendapat kepastian terkait penyelenggaraan ibadah haji 2022.

Sehingga Marwan meminta pemerintah memberikan penjelasan kepada masyarakat karena Arab Saudi belum dapat memastikan penyelenggaraan ibadah haji.

Hal itu harus dilakukan pemerintah agar tidak menimbulkan hoaks di masyarakat yang akan menyudutkan kebijakan pemerintah.

“Menurut kami ini penting, karena Pemerintah Arab Saudi belum mengeluarkan kebijakan terkait haji,” ujarnya dalam rilis DPR, Sabtu (5/2/2022).

Baca Juga:  Ribuan Situs Investasi Bodong dan Judi Online Diblokir, ini Daftarnya

Kendati demikian, kata Marwan, setidaknya pemerintah harus memberika gambaran kuota daftar tunggu calon jemaah haji kepada masyarakat.

“Kita juga belum tahu seperti apa. Pemerintah harus membuat gambaran cara pembagiannya, seperti apa mekanismenya jika kuota penuh,” katanya.

Legislator yang merupakan politisi PKB itu mengungkapkan masalah ini saat melakukan kunjungan ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Jum’at (4/2/2022).

Belum ada Keputusan yang diambil Komisi VIII DPR RI

Hingga saat ini, kata Marwan, belum ada keputusan yang bisa diambil, tapi setidaknya ia bisa memberi gambaran untuk pembahasan rapat Komisi VIII DPR dengan pemerintah.

Baca Juga:  Puncak Heas Jampang Kulon, Objek Wisata Berburu Awan Pagi Hari

“Terutama bagaimana cara pembagiannya, itu yang perlu kita didiskusikan. Nanti dalam Panja Komisi VIII DPR kita sudah memiliki gambaran,” katanya.

Pada prinsipnya, sambung Marwan, Komisi VIII DPR mengambil sikap untuk merubah SISKOHAT jika keputusan calon jemaah haji tidak berangkat 100 persen.

Terutama jika tidak sesuai dengan representasi dari wilayah dan juga tidak proporsional.

Dan yang penting juga harus dilakukan pendekatan antara pihak pemerintah Arab Saudi dan juga sosialisasi ke masyarakat mengenai hal ini.

Baca Juga:  Ibadah Haji 2022 Dibuka, Indonesia Dapat Kuota Sedikit

Marwan menambahkan, bagaimana pemerintah mengambil keputusan apabila kuota tidak memenuhi kuota 100 persen.

“Katakan saja 50 persen : 50 persen, nah itu siapa saja calon jamaah haji yang akan diberangkatkan,” ungkapnya.

Menurutnya memotong daftar urut adalah hal mudah, tapi jika kebijakan pemerintah Arab Saudi itu harus melalui SISKOHAT belum tentu Jawa Timur termasuk di dalamnya.

“Dengan demikian, maka penting bagi pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menindaklanjuti keputusan yang akan diambil Arab Saudi,” pungkasnya.***

Pos terkait