Komisi VII DPR: Belasan Tahun Sungai di Bogor Tercemar Tambang Ilegal

Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno.

JAMPANG MEDIA – Komisi VII DPR menerima laporan adanya pencemaran air sungai di Kabupaten bogor akibat kegiatan penambangan ilegal.

Seperti diungkapkan Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno, ia menyebut bahwa pihaknya tengah menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut.

Kemudian mengambil sejumlah langkah penanganan seklaigus pencegahan agar kedepannya masalah ini tidak terulang kembali.

Terlebih, pencemaran sungai ditempat itu sudah berlangsung selama belasan tahun dan tidak ada penyelesaian.

Baca Juga:  Banjir Cirebon Rendam 908 Orang Warga di Tiga Desa

“Kita akan mendalami kasus ini dengan dengan melakukan beberapa langkah, termasuk memeriksa tes laboratorium kandungan pencemaran hasil laporan di Sungai Cikaniki,” ujarnya dalam rilis DPR, Senin (14/2/2022).

Sungai Cikaniki diduga tercemar akibat aktivitas tambang ilegal disekitar kawasan tambang emas Antam yang ada di Pongkor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Politisi yang merupakan Wakil Ketua Komisi VII DPR itu mengatakan sedang mendalami laporan ini lebih lanjut, karena air dari sungai tersebut digunakan oleh masyarakat.

Baca Juga:  Erupsi Gunung Anak Krakatau Terjadi 9 Kali dalam Sehari

“Sungai Cikaniki airnya merupakan salah satu sumber yang digunakan untuk budiday ikan oleh masyarakat sebagai sumber kehidupan, Mereka hidup dari hasil ikannya,” Kata Eddy.

Ketika melakukan kunjungan kerja ke kawasan pertambangan emas Antam di Pongkor, Ia bersama koleganya meminta pengawas pertambangan memberi masukan secara komprehensif agar kejadiannya tidak terulang kembali.

“Kita sudah diskusi dengan direksi Antam terkait tindakan yang harus dilakukan satgas dalam menyelesaikan permasalahan pencemaran sungai di Kabupaten Bogor,” ungkapnya.

Baca Juga:  Ketum GMBI Ditetapkan Jadi Tersangka Unjuk Rasa Rusuh

Eddy memastikan, kasus pencemaran sungai di Bogor akan dibahas dalam rapat Panja Illegal Minning Komisi VII DPR sebagai upaya penegakan hukum secara konsekuen.

“Semua hal yang dirasa penting sudah kami pelajari, dan akan ditindak lanjuti melalui upaya penegakan hukum agar permasalah seperti ini tidak terulang kembali,” tegasnya.***

Pos terkait